Podcast Kabar Hukum tayang tiap hari — cari Kata Pasal di Spotify, tekan Ikuti.
Sepuluh video, sepuluh e-book mini pendampingnya.
Video KataPasal memang sengaja ringkas. Di sinilah pembahasan lengkapnya: dasar pasalnya, cara membedakannya, dan alat cek cepat yang bisa kamu pakai sendiri. Pilih bukunya untuk mulai membaca — Buku 10 adalah pendamping konten terbaru.
E-Book Mini 01 · KataPasal
Indonesia adalah Negara Hukum
Satu kalimat pendek di konstitusi yang menentukan siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini: hukumnya, atau orangnya?
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Sambutan · Untuk kamu yang baru datang
Baru datang dari videonya? Kamu di tempat yang benar.
Kalau kamu sampai di sini dari video pertama KataPasal — “Indonesia adalah negara hukum” — halaman ini adalah versi lengkapnya. Videonya berhenti di kalimat inti; di sini kamu dapat tiang-tiangnya, pasal-pasal jangkarnya, dan cek cepat untuk membedakan sendiri mana negara hukum dan mana negara kekuasaan.
Buku ini adalah fondasinya. Semua buku berikutnya di rak ini berdiri di atasnya: sebelum bertanya “ini melanggar hukum atau sekadar tidak sopan?” dan “chat kasar ini bisa dipidana atau tidak?”, kita mulai dari pertanyaan paling dasar — siapa yang sebenarnya berkuasa, hukumnya atau orangnya?
Ini seri yang berlanjut, bukan halaman sekali baca. Rak ini akan terus bertambah mengikuti video berikutnya. Simpan tautan raknya, dan ikuti KataPasal supaya buku pendamping video selanjutnya tidak terlewat.
Peta seri — baca berurutan, atau lompat ke yang kamu butuhkan
Sepuluh buku, satu alur berpikir: dari fondasi negara hukum, ke cara membedakan sopan dan hukum, penerapannya di chat sehari-hari, lalu ke soal utang dan janji bayar, pungutan pajak di marketplace, pidana judi online yang menyentuh pemainnya, pengembalian dana korban penipuan yang ditentukan kecepatan lapor, klausul “tidak dapat dikembalikan” di struk belanja yang ternyata batal demi hukum, aturan penagihan pinjol yang tidak boleh ditujukan ke pihak selain peminjamnya, dan aturan hidup bersama di luar perkawinan yang hanya bisa dituntut atas pengaduan keluarga sendiri.
01Kamu di sini
Indonesia adalah Negara Hukum
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, empat tiang negara hukum, dan bedanya dengan negara kekuasaan.
Fondasi
02Lanjutan
Tidak Sopan, Berarti Melanggar Hukum?
Membedakan tiga lensa — sopan santun, etika, dan hukum — supaya tidak salah menyimpulkan hanya dari rasa kesal.
Cara membedakan
03Penerapan
Chat Kasar di Grup, Bisa Dipolisikan?
Penerapannya di grup WhatsApp: tuduhan, makian, kritik, delik aduan, dan pasal-pasal KUHP baru yang bekerja sejak 2026.
Kasus sehari-hari
04Penerapan
Utang Tidak Dibayar, Bisa Dipenjara?
Beda wanprestasi dan penipuan ada pada niat di awal: gagal bayar itu perdata, menipu sejak awal bisa pidana — plus jalur gugatan sederhana untuk menagih.
Utang & janji bayar
05Penerapan
Jualan Online Dipotong 0,5%, Ini Pajak Baru?
Bukan pajak baru — yang berubah adalah cara pungutnya: marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet penjual, dan potongan itu adalah pajak penjual sendiri.
Pajak & usaha
06Penerapan
Cuma Main Judol, Bisa Masuk Penjara Juga?
Bukan cuma bandar yang dipidana: pemain judi tanpa izin pun ada pasalnya sendiri di KUHP baru — Pasal 427, ancaman sampai 3 tahun atau denda Rp50 juta, dan tidak ditahan bukan berarti bebas.
Pidana sehari-hari
07Penerapan
Sudah Terlanjur Transfer ke Penipu, Uangnya Masih Bisa Balik?
Bisa — tapi tidak selalu, dan tidak selalu penuh. Uang hanya kembali kalau dananya masih ada di rekening penipu saat diblokir; dari Rp967,5 miliar yang diblokir, baru Rp208,9 miliar yang kembali, dan penentunya adalah kecepatan lapor ke IASC plus laporan polisi.
Penipuan & dana korban
08Penerapan
Di Struk Tertulis “Barang Tidak Dapat Dikembalikan” — Tulisan Itu Sah?
Tidak berlaku. Klausul “tidak dapat dikembalikan” itu klausula baku yang dilarang Pasal 18 UU 8/1999 dan dinyatakan batal demi hukum — tapi refund tetap butuh alasan: barang cacat, rusak, atau tidak sesuai pesanan (Pasal 19), bukan sekadar berubah pikiran.
Belanja & perlindungan konsumen
09Penerapan
Pinjolmu Nunggak, Debt Collector-nya Nelpon Ibumu — Boleh Nggak Sih?
Tidak boleh. Pasal 62 POJK 22/2023: penagihan tidak boleh ke pihak selain konsumen, tidak boleh mengancam, hanya di alamat penagihan/domisili, Senin sampai Sabtu pukul 08.00–20.00 — tapi aturan ini tidak menghapus utangmu.
Pinjol & penagihan
10Terbaru
Tinggal Bareng Tanpa Nikah, Bisa Dipenjara?
Bisa — penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp10 juta (Pasal 412 UU 1/2023). Tapi ini delik aduan absolut: yang boleh mengadu hanya suami/istri atau orang tua/anak — tetangga dan RT tidak bisa.
Pidana & delik aduan
Kalimatnya pendek, akibatnya panjang
Sebelum diamendemen, gagasan ini hanya hidup di Penjelasan UUD 1945: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001 mengangkatnya masuk ke batang tubuh sebagai Pasal 1 ayat (3) — menjadikannya janji konstitusional yang mengikat semua orang, termasuk yang sedang memegang kekuasaan.
Artinya sederhana tapi keras: tidak ada tindakan penguasa maupun warga yang berdiri di atas hukum. Pemerintah memerintah karena hukum memberi wewenang, dan wewenang itu berhenti tepat di batas yang ditentukan hukum.
Empat tiang negara hukum
Dari satu kalimat Pasal 1 ayat (3), para ahli dan bunyi UUD sendiri menurunkan empat tiang utamanya:
1
Supremasi hukum
Yang tertinggi adalah hukum, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan kekuatan. Setiap keputusan negara harus bisa ditunjuk dasar hukumnya.
2
Persamaan di hadapan hukum
Semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali — Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jabatan tidak menciptakan kekebalan.
3
Peradilan yang merdeka dan adil
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan — Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hakim memutus berdasarkan hukum dan bukti, bukan tekanan.
4
Kekuasaan dibatasi hukum
Penguasa hanya boleh bertindak dalam batas wewenang yang diberikan peraturan. Di luar itu, tindakannya bisa diuji dan dibatalkan lewat mekanisme hukum.
Negara hukum vs negara kekuasaan
Cara tercepat merasakan bedanya: bandingkan dua kolom ini.
Hal
Negara Hukum (rechtsstaat)
Negara Kekuasaan (machtsstaat)
Sumber kekuasaan
Hukum dan konstitusi
Keinginan pemegang kekuasaan
Posisi penguasa
Tunduk pada hukum, bisa digugat dan diadili
Berada di atas hukum, praktis kebal
Posisi warga
Punya hak yang dijamin dan bisa dituntut perlindungannya
Hak tergantung belas kasihan penguasa
Sengketa diselesaikan
Di peradilan yang merdeka, dengan proses yang adil
Dengan kekuatan dan kedekatan pada kekuasaan
Jangkar pasalnya
Pasal 1 ayat (3) tidak berdiri sendiri. Ini pasal-pasal yang menopangnya langsung:
Pasal
Bunyinya (inti)
Fungsinya
UUD 1945 · 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Pernyataan dasarnya — fondasi seluruh tatanan.
UUD 1945 · 27 ayat (1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjungnya “dengan tidak ada kecualinya”.
Jaminan persamaan — tidak ada warga kelas dua di hadapan hukum.
UUD 1945 · 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Mengubah persamaan itu menjadi hak yang bisa dituntut setiap orang.
UUD 1945 · 24 ayat (1)
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Penjaganya — peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain.
Cek cepat: ini negara hukum, atau negara kekuasaan?
Pilih situasinya
Baca tiap situasi, lalu lihat tiang mana yang sedang diuji.
Kalimat Inti · Konten 1
Di negara hukum, yang berkuasa adalah hukumnya — bukan orangnya.
Sumber
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 — Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).
Penjelasan UUD 1945 (naskah asli) — rumusan rechtsstaat versus machtsstaat yang kemudian ditegaskan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001).
E-Book Mini 02 · KataPasal
Tidak Sopan, Berarti Melanggar Hukum?
Memotong pembicaraan bisa bikin kesal. Tapi untuk menyimpulkan ada pelanggaran hukum, kita perlu mengecek tindakannya, konteksnya, dan aturan yang berlaku — bukan hanya rasa kesalnya.
“Tidak dilarang hukum, belum tentu etis.”
Kenapa kita gampang mencampurnya?
Karena ketiganya terasa mirip: sama-sama bilang “ini tidak pantas”. Padahal sopan santun, etika, dan hukum adalah tiga lensa berbeda — sumber aturannya beda, yang menegakkannya beda, dan sanksinya pun beda. Satu perbuatan bisa lolos di satu lensa dan kena di lensa lainnya. Supaya tidak salah simpulan, pisahkan dulu ketiganya.
Tiga lensa, tiga sanksi
A
Sopan Santun
Norma yang hidup di masyarakat: tata krama, kesantunan, kepantasan. Tidak tertulis dalam undang-undang, tapi semua orang merasakannya.
SanksinyaTeguran, dicap tidak sopan, dijauhi, kehilangan kepercayaan orang sekitar.
B
Etika & Kode Etik
Aturan tertulis milik profesi atau organisasi: kode etik advokat, dokter, guru, jurnalis, sampai tata tertib kantor dan kampus.
SanksinyaPemeriksaan dan sanksi dari organisasi atau dewan kehormatannya — teguran sampai pencabutan izin praktik profesi.
C
Hukum
Peraturan perundang-undangan yang dibuat negara dan berlaku untuk semua orang, dengan unsur dan syarat yang dirumuskan tertulis.
SanksinyaSanksi negara lewat proses hukum: denda, ganti rugi, sampai pidana — setelah unsur pasalnya terbukti.
Ketiganya bisa beririsan
Satu perbuatan dapat sekaligus tidak sopan, melanggar kode etik, dan melanggar hukum. Tapi irisan itu harus dibuktikan lensa per lensa — bukan diasumsikan. Merasa tersinggung adalah sinyal untuk memeriksa, bukan kesimpulan hukum.
Contoh nyata lensa etika: advokat
Profesi advokat punya kode etiknya sendiri, dan undang-undang yang memerintahkannya bukan undang-undang pidana — melainkan UU Advokat:
“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat…”
Pasal 26 ayat (4) dan (5) melanjutkan: pengawasan kode etik dilakukan oleh Organisasi Advokat, dan Dewan Kehormatan yang memeriksa serta mengadili pelanggarannya. Jadi advokat yang berperilaku tidak pantas dalam profesinya diproses dulu lewat jalur etik organisasinya.
Ada satu jembatan penting di ayat (6): keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran etik itu juga mengandung unsur pidana. Artinya jalur etik dan jalur hukum berjalan masing-masing — yang satu tidak meniadakan yang lain, tapi keduanya harus dibuktikan dengan unsurnya sendiri-sendiri.
Ukur dengan contoh
Perbuatan
Tidak sopan?
Langgar etika?
Langgar hukum?
Memotong pembicaraan orang lain
Ya, umumnya
Tergantung konteks (mis. tata tertib rapat)
Umumnya tidak — tidak ada pasal yang dilanggar hanya karena memotong
Tidak menyapa dan bersikap dingin
Bisa dinilai begitu
Umumnya tidak
Tidak
Advokat melanggar kode etik profesinya
Mungkin
Ya — diproses Dewan Kehormatan (Pasal 26 UU Advokat)
Belum tentu — kecuali perbuatannya juga mengandung unsur pidana
Menuduh orang melakukan kejahatan tanpa dasar
Ya
Seringkali ya
Perlu dicek unsur pasalnya — wilayahnya bukan lagi sekadar kesopanan
Pola bacanya: makin ke bawah, persoalannya bergeser dari rasa ke aturan tertulis. Di situlah pemeriksaan harus ikut bergeser.
Cek tiga hal sebelum menyimpulkan
Ini daftar cek yang dipakai di videonya — simpan dan pakai setiap kali ada yang bilang “itu melanggar hukum!”:
1
Tindakannya apa, persisnya?Jangan berhenti di kesan “kasar” atau “tidak sopan”. Uraikan perbuatan konkretnya: siapa melakukan apa, kepada siapa.
2
Konteksnya di mana?Obrolan sehari-hari, hubungan profesi, atau ruang publik? Konteks menentukan lensa mana yang relevan — termasuk apakah ada kode etik yang berlaku.
3
Aturannya apa, dan unsurnya terpenuhi?Sebutkan aturan tertulisnya. Kalau hukum: pasal apa, unsur-unsurnya apa, dan apakah perbuatan tadi memenuhi semuanya. Tanpa ini, simpulannya baru pendapat.
Cek cepat: masuk lensa yang mana?
Pilih situasinya
Klik satu situasi, lalu lihat lensa utama yang bekerja — dan kenapa bukan lensa lainnya.
Kalimat Inti · Konten 2
Sopan santun, etika, dan hukum bisa beririsan — tapi tidak dilarang hukum, belum tentu etis; dan tidak sopan, belum tentu melanggar hukum.
Sumber
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat — Pasal 26 ayat (1)–(7) tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Teks undang-undang dapat dibaca di situs PERADI.
Kerangka tiga lensa (sopan santun — etika — hukum) sebagaimana disampaikan dalam konten kedua KataPasal.
E-Book Mini 03 · KataPasal
Chat Kasar di Grup, Bisa Dipolisikan?
Jawaban pendeknya: bisa — tapi tidak semua chat kasar adalah tindak pidana. Yang menentukan bukan seberapa kasar katanya, melainkan unsurnya: apakah ada tuduhan atas suatu perbuatan, apakah dimaksudkan supaya diketahui umum, dan apakah korbannya mengadu.
“Yang menentukan bukan kasarnya kata — tapi unsurnya: tuduhannya apa, niat penyebarannya apa, dan siapa yang mengadu.”
Perubahan besar per 2 Januari 2026 — jangan salah pasal
Banyak konten lama masih menyebut Pasal 27A UU ITE untuk chat yang menyerang nama baik. Pasal itu memang pernah berlaku: ancaman maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda Rp400 juta (Pasal 45 ayat (4)), dan versi fitnahnya 4 tahun dan/atau Rp750 juta (Pasal 45 ayat (6)). Tetapi Pasal II UU No. 1/2024 menyatakan Pasal 27A dan ketentuan pidananya hanya berlaku sampai KUHP baru diberlakukan.
KUHP baru (UU No. 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Jadi untuk chat yang dikirim pada atau setelah tanggal itu, yang bekerja adalah kelompok pasal penghinaan di KUHP baru — Pasal 433 (pencemaran), 434 (fitnah), 436 (penghinaan ringan), dan Pasal 441 yang menambah sepertiga pidana bila dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, aturan peralihan menentukan rezim mana yang dipakai — pada dasarnya yang lebih menguntungkan terdakwa.
Tiga jenis kata di chat — nasib hukumnya beda
1
Tuduhan atas suatu perbuatan
Menyebut perbuatan konkret yang bisa dicek benar-salahnya: “dia menggelapkan uang kas”, “dia memalsukan tanda tangan”. Inilah wilayah pencemaran — dan bila tuduhannya tidak bisa dibuktikan serta bertentangan dengan yang diketahui penuduh, naik menjadi fitnah.
JangkarnyaPasal 433 dan 434 KUHP
2
Makian tanpa tuduhan
Kata-kata kasar atau tidak senonoh yang tidak menuduhkan perbuatan apa pun. Menurut SKB Pedoman Implementasi UU ITE 2021, ini bukan pencemaran. Di KUHP baru, paling jauh ia bisa masuk penghinaan ringan — dan hanya dalam bentuk tertentu (lihat tabel di bawah).
JangkarnyaPasal 436 KUHP · SKB UU ITE 2021
3
Kritik, pendapat, penilaian
Penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan kritik — pengawasan, koreksi, dan saran atas hal yang menyangkut kepentingan umum — pada dasarnya bukan tindak pidana. Tapi label “kritik” bukan tameng otomatis: kritik yang menyelipkan tuduhan fakta palsu tentang seseorang tetap bisa dinilai sebagai pencemaran atau fitnah.
Ancaman di KUHP baru memakai pola penjara atau denda (alternatif), dengan denda dalam sistem kategori Pasal 79: Kategori II = Rp10 juta, Kategori III = Rp50 juta, Kategori IV = Rp200 juta.
Pasal
Perbuatannya
Ancaman maksimal
KUHP · 433 ayat (1)
Pencemaran lisan: menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum
9 bulan penjara atau denda Kategori II (Rp10 juta)
KUHP · 433 ayat (2)
Pencemaran tertulis: sama, lewat tulisan/gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel di tempat umum
1 tahun 6 bulan atau denda Kategori III (Rp50 juta)
KUHP · 433 ayat (3)
Bukan pembelaan yang gagal — ini pengecualiannya: perbuatan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri tidak dipidana
Tidak dipidana
KUHP · 434
Fitnah: pelaku pencemaran diberi kesempatan membuktikan tuduhannya, tidak bisa membuktikan, dan tuduhan itu bertentangan dengan yang ia ketahui
3 tahun atau denda Kategori IV (Rp200 juta)
KUHP · 436
Penghinaan ringan: penghinaan yang bukan pencemaran — di muka umum, di hadapan orangnya langsung, atau lewat tulisan yang dikirim/disampaikan kepada orangnya
6 bulan atau denda Kategori II (Rp10 juta)
KUHP · 441 ayat (1)
Pemberatan: pasal-pasal 433–439 yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi — di sinilah chat masuk
Pidana pokok ditambah sepertiga
UU ITE · 27A (lama)
Rezim sebelum 2026: menyerang kehormatan/nama baik dengan menuduhkan suatu hal lewat informasi/dokumen elektronik. Berhenti berlaku 2 Januari 2026 (Pasal II UU 1/2024)
Dulu: 2 tahun dan/atau Rp400 juta; fitnahnya 4 tahun dan/atau Rp750 juta
Catatan yang sering tertukar: fitnah di KUHP baru maksimal 3 tahun (Pasal 434) — angka 4 tahun itu milik KUHP lama dan Pasal 45 ayat (6) UU ITE.
Semuanya delik aduan — tanpa pengaduan korban, tidak dituntut
Pasal 440 KUHP menegaskan Pasal 433, 434, dan 436 sampai 438 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban. Dan yang bisa menjadi korban hanyalah orang perseorangan: Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 dan Penjelasan Pasal 433 sama-sama menegaskan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tidak bisa menjadi korban pencemaran. Teman yang ikut tersinggung juga tidak bisa mengadu menggantikan korban.
Pengaduannya berbatas waktu: 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatannya (9 bulan bila berdomisili di luar negeri) — Pasal 29 KUHP. Pengaduan masih bisa dicabut dalam 3 bulan setelah disampaikan, dan yang sudah dicabut tidak bisa diajukan lagi (Pasal 30). Di titik inilah perdamaian paling sering mengakhiri perkara semacam ini.
“Harus ada yang tersinggung dulu” — keliru cara bacanya
Yang disyaratkan undang-undang bukan perasaan tersinggung, melainkan pengaduan formal dari korban. SKB 2021 justru menegaskan fokus pemidanaan bukan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dengan sengaja menyebarluaskan tuduhan. Tersinggung saja, tanpa unsur pasalnya, tidak cukup.
Grup tertutup: mengurangi risiko, bukan tameng otomatis
Ini bagian yang paling sering disalahpahami — dan jawabannya memang belum tuntas. Dua arah bukti ini harus dibaca bersamaan:
Kata pedoman resmi 2021
SKB Pedoman Implementasi UU ITE (Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, 23 Juni 2021) menyatakan penyebaran lewat grup percakapan tertutup atau terbatas — grup keluarga, pertemanan akrab, profesi, kantor, kampus — bukan delik pencemaran, karena unsur “diketahui umum” tidak terpenuhi; “publik” diartikan kumpulan besar orang yang kebanyakan tidak saling kenal, seperti unggahan media sosial publik dan grup terbuka. Praktik 2026 searah: sebuah penyelidikan di Polda Riau dihentikan karena grup WhatsApp-nya bersifat tertutup dan dikendalikan admin.
StatusnyaPedoman bagi penyidik dan penuntut — tidak mengikat hakim, disusun untuk pasal lama, dan kekuatan berlakunya setelah 2026 belum pasti.
Kata putusan pengadilan 2026
Putusan PN Palu No. 38/Pid.Sus/2026/PN Pal menghukum terdakwa yang menuduh korban memalsukan tanda tangan lewat pesan suara dan chat di grup WhatsApp berisi hanya 13 anggota yang saling kenal. Argumen “grup tertutup” ditolak: yang menentukan bukan jumlah anggota atau saling kenalnya, melainkan fakta bahwa terdakwa membuat grup itu sendiri, memilih dan memasukkan anggotanya, mengirim tuduhan untuk diterima orang selain korban, dan juga menyebarkannya ke orang di luar grup. Ia dihukum atas fitnah lewat sarana teknologi informasi (Pasal 433/434 jo. 441 ayat (1) KUHP) dengan pidana pengawasan 1 tahun.
PelajaranLabel “closed group” di aplikasi tidak memutuskan perkara — yang ditimbang pengadilan adalah niat dan fakta penyebaranmu.
Pertanyaan terbuka: screenshot yang diteruskan orang lain
Sampai halaman ini disusun, tidak ditemukan aturan resmi yang menyatakan bahwa screenshot yang diteruskan keluar grup oleh orang lain membuat pengirim pertama otomatis kena pidana, atau otomatis menjadi delik tersendiri bagi penerusnya. Di PN Palu, penyebaran keluar grup yang memberatkan dilakukan oleh terdakwa sendiri. Jadi bagian ini kami tandai apa adanya: belum ada jawaban resminya — jangan percaya siapa pun yang menyatakannya sebagai aturan pasti.
Kalau kamu korbannya: jalur melapornya
1
Amankan bukti elektroniknya.Screenshot dan dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah (Pasal 5 UU ITE) — tapi keasliannya tetap bisa diuji. Simpan perangkat asli dan chat utuhnya tanpa disunting, lengkap dengan konteks, nama grup, daftar anggota, dan identitas pengirim.
2
Mengadu sebagai korban, sebelum 6 bulan.Datang ke SPKT Polres/Polda setempat untuk membuat laporan/pengaduan — karena ini delik aduan, pengaduan korban sendirilah pemicunya. Aduan siber juga bisa masuk lewat patrolisiber.id, kanal Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri; proses formalnya umumnya tetap berlanjut lewat laporan di SPKT.
3
Harapkan mediasi lebih dulu.SE Kapolri No. SE/2/II/2021 memerintahkan penyidik membedakan tegas kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik, membuka ruang mediasi seluas-luasnya, dan menjadikan pidana upaya terakhir (ultimum remedium); Perpol No. 8/2021 mengatur penyelesaian lewat keadilan restoratif di kepolisian. Perdamaian plus pencabutan pengaduan adalah akhir yang paling umum untuk perkara seperti ini.
Cek cepat: chat ini bisa dipidana?
Pilih situasinya
Klik satu situasi, lalu lihat unsur mana yang bekerja — dan mana yang tidak terpenuhi.
Kalimat Inti · Konten 3
Tidak semua chat kasar bisa dipidana — yang bisa adalah tuduhan atas suatu perbuatan, yang dimaksudkan supaya diketahui umum, dan diadukan korbannya.
Sumber
UU No. 1/2023 tentang KUHP — Pasal 29, 30, 79, 433, 434, 436, 440, 441, dan 624. Teks undang-undang dapat dibaca di peraturan.info.
UU No. 1/2024 (perubahan UU ITE) — Pasal 5, Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4)–(7), dan ketentuan peralihan Pasal II tentang berakhirnya Pasal 27A.
Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 — pemaknaan unsur pencemaran nama baik: korban hanya orang perseorangan, dan kritik sebagai pengawasan, koreksi, dan saran atas kepentingan umum. Ringkasan resmi di situs Mahkamah Konstitusi.
SKB Pedoman Implementasi UU ITE 2021 (Keputusan Bersama Menkominfo No. 229/2021, Jaksa Agung No. 154/2021, Kapolri No. KB/2/VI/2021) — kriteria cacian/makian, penilaian/pendapat, dan grup tertutup; disusun untuk pasal lama dan statusnya setelah 2026 belum pasti.
Putusan PN Palu No. 38/Pid.Sus/2026/PN Pal — fitnah lewat grup WhatsApp tertutup beranggotakan 13 orang; tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung.
SE Kapolri No. SE/2/II/2021 dan Perpol No. 8/2021 — pembedaan kritik dan pencemaran, mediasi, dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara.
E-Book Mini 04 · KataPasal
Utang Tidak Dibayar, Bisa Dipenjara?
Gagal bayar utang pada dasarnya adalah ingkar janji — bahasa hukumnya wanprestasi — dan itu urusan perdata, bukan pidana. Penjara bukan alat penagih utang. Yang bisa berubah menjadi pidana adalah bila sejak awal ada niat menipu: janji palsu, nama palsu, atau uang langsung dibawa kabur. Bedanya ada pada niat di awal, bukan pada besar kecilnya utang.
“Gagal bayar itu ingkar janji. Menipu sejak awal, itu cerita lain.”
Bukan soal besar utangnya, soal niat di awal
Utang adalah perikatan: satu pihak berjanji membayar, pihak lain berhak menagih. Ketika janji itu tidak dipenuhi, KUHPerdata menyebutnya wanprestasi (ingkar janji). Sanksinya perdata — ganti rugi atau pemenuhan perjanjian lewat gugatan — bukan penjara.
Tiga pasal yang menopang ini:
Pasal 1238 KUHPerdata — debitur dinyatakan lalai lewat surat perintah (teguran) atau demi perikatan itu sendiri bila sudah lewat waktu yang ditentukan.
Pasal 1243 KUHPerdata — ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) baru diwajibkan bila debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai.
Pasal 1267 KUHPerdata — pihak yang dirugikan dapat memilih menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalannya, disertai ganti rugi.
Tidak ada sanksi penjara dalam rangkaian pasal ini. Karena itu “lapor polisi saja biar dipenjara” bukan jalan pintas menagih utang — polisi menangani dugaan tindak pidana, dan gagal bayar semata bukan tindak pidana.
Pengecualiannya satu, dan tegas: bila sejak awal sudah ada maksud menipu — memakai nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang supaya memberi utang — perkaranya bisa menjadi dugaan penipuan, dan itu ranah pidana (Pasal 492 KUHP, lihat tabel pasal di bawah).
Tiga situasi, tiga nasib hukumnya
1
Berniat bayar, tapi belum bisa
Temanmu meminjam dengan janji tanggal bayar, lalu usahanya gagal dan ia belum bisa membayar. Ia tidak menghilang, hanya belum mampu. Ini wanprestasi: sengketa perdata. Jalurnya teguran, kesepakatan baru (misalnya cicilan), atau gugatan.
JangkarnyaKUHPerdata Pasal 1238, 1243, 1267
2
Berjanji lalu menghilang
Ia berjanji membayar, lalu menghilang berbulan-bulan saat ditagih. Menyebalkan — tapi menghilang belum membuktikan ia menipu sejak awal. Selama tidak ada bukti niat menipu pada saat meminjam, perkara ini tetap perdata. Yang berubah adalah buktinya: simpan chat janji bayarnya, bukti transfer, dan riwayat penagihanmu; semua itu menjadi bahan teguran dan gugatan.
JangkarnyaKUHPerdata Pasal 1238, 1243 — bukti niat awal adalah pembedanya
3
Menipu sejak awal
Ia meminjam dengan nama palsu, janji palsu, atau memang berencana membawa kabur uangnya sejak pertama kali meminta. Di sinilah cerita berubah: dugaan penipuan. Unsur kuncinya adalah maksud dan cara di awal — bukan besar utangnya, bukan pula lamanya ia menunggak belakangan.
Ancaman penipuan memakai pola penjara atau denda (alternatif), dengan denda dalam sistem kategori Pasal 79 KUHP: Kategori II = Rp10 juta, Kategori V = Rp500 juta.
Pasal
Perbuatannya
Ancaman / akibat maksimal
KUHPerdata · 1238
Debitur dinyatakan lalai lewat surat perintah/teguran, atau demi perikatan sendiri bila lewat waktu yang ditentukan
Awal dari tuntutan ganti rugi — bukan pidana
KUHPerdata · 1243
Ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) bila debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai
Ganti rugi perdata
KUHPerdata · 1267
Pihak yang dirugikan memilih: menuntut pemenuhan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi
Pemenuhan atau pembatalan + ganti rugi
KUHP · 492
Penipuan: dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang
4 tahun penjara atau denda Kategori V (Rp500 juta)
KUHP · 494
Penipuan ringan: antara lain bila nilai utang/piutang yang diserahkan tidak lebih dari Rp1.000.000,00
Pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta)
Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019
Gugatan sederhana untuk cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta
Diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama
Catatan yang sering tertukar: penipuan dulu Pasal 378 KUHP lama, sekarang Pasal 492 KUHP baru (UU 1/2023, berlaku sejak 2 Januari 2026). Ancaman penjaranya tetap paling lama 4 tahun; yang baru adalah alternatif denda kategori V. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, aturan peralihan (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 UU 1/2023) menentukan rezim mana yang dipakai — pada dasarnya yang lebih menguntungkan pelaku.
Kalau kamu yang menagih: jalurnya
1
Amankan buktinya.Simpan chat berisi janji meminjam dan janji bayar, bukti transfer, dan catatan penagihan. Bukti inilah yang membedakan “ia belum bisa bayar” dari “ia menipu sejak awal” — terutama bukti tentang apa yang ia katakan dan janjikan pada saat meminjam.
2
Tegur tertulis dulu.Kirim teguran tertulis (somasi) yang menyatakan ia lalai dan diminta membayar dalam tenggat yang jelas. Praktik somasi berulang memang lazim, tetapi somasi bukan syarat mutlak gugatan menurut Pasal 1238 — jangan menyatakannya sebagai syarat.
3
Pilih jalurnya sesuai fakta.Bila ia memang berniat bayar tapi belum bisa: tawarkan kesepakatan baru (misalnya cicilan tertulis). Bila ia tetap mangkir: gugatan sederhana untuk nilai sampai Rp500 juta, selesai paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Lapor polisi hanya bila ada bukti niat menipu sejak awal — tanpa bukti itu, laporanmu akan kembali ke jalur perdata.
Lapor polisi bukan jalan pintas nagih utang
Yang disyaratkan hukum untuk pidana bukan perasaan kesal karena ditagih tak dibalas, melainkan unsur penipuan: maksud menipu dan cara tipu daya pada saat meminjam. Tanpa unsur itu, jalur yang benar adalah teguran dan gugatan.
Batas buku ini: tidak membahas pinjol ilegal, penagihan dengan ancaman atau kekerasan (itu persoalan pidana tersendiri), maupun utang dengan jaminan.
Cek cepat: utang ini bisa dipidana?
Pilih situasinya
Klik satu situasi, lalu lihat unsur mana yang bekerja — dan mana yang tidak terpenuhi.
Kalimat Inti · Konten 4
Gagal bayar itu ingkar janji. Menipu sejak awal, itu cerita lain — dan bedanya dibuktikan dari niat di awal, bukan dari besar utangnya.
Sumber
UU No. 1/2023 tentang KUHP — Pasal 3 ayat (1), 79 ayat (1), 492, 494, 618, dan 624. Bunyi Pasal 492 dan nilai Kategori V (Rp500 juta) dibaca langsung dari teks lengkap UU 1/2023 (peraturan.info, Bab XXVII) pada 5 Nov 2026 ±19:45 WIB; koroborasi: DJKN Kemenkeu dan panglimahukum.id (salinan resmi peraturan.bpk.go.id). PDF resmi BPK sendiri belum dibuka langsung — bila nomor Pasal 492 suatu saat ingin tampil di layar video, pembacaan PDF BPK tetap langkah terakhir yang disarankan standar KataPasal.
KUHPerdata — Pasal 1238, 1243, 1267 (rumusan terkonfirmasi identik di beberapa sumber hukum: hukumku.id, sugalilawyer.com).
Perma No. 2/2015 jo. Perma No. 4/2019 — gugatan sederhana, batas nilai Rp500 juta dan penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang pertama (terkonfirmasi di situs pengadilan resmi, antara lain PA Lubuk Pakam).
Perbandingan Pasal 378 KUHP lama → Pasal 492 KUHP baru: lawyer-ahdanramdani.com; status UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: panglimahukum.id (14 Okt 2026) — Pasal 481–519 tidak termasuk yang diubah, jadi Pasal 492 tidak berubah (pemeriksaan sekunder).
Batas metode: “identitas palsu”/“janji palsu” dalam naskah video adalah parafrasa populer, bukan bunyi pasal — bunyi Pasal 492 adalah “nama palsu atau kedudukan palsu” dan “tipu muslihat atau rangkaian kata bohong”. Parafrasa itu tidak disajikan sebagai kutipan pasal.
E-Book Mini 05 · KataPasal
Jualan Online Dipotong 0,5%, Ini Pajak Baru?
Saldo masuk, eh, sudah kepotong duluan. Potongannya nyata — tapi pajaknya bukan pajak baru. Yang berubah adalah siapa yang memungut: sekarang marketplace, bukan penjual setor sendiri.
“Jadi yang berubah bukan pajaknya. Yang berubah, siapa yang memungut.”
Bukan pajak baru. Yang baru: cara pungutnya.
Sejak 1 Oktober 2026, empat marketplace yang ditunjuk DJP — Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada — memungut PPh Pasal 22 dari penjual saat transaksi terjadi. Pemerintah menegaskan PMK 37/2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Kewajiban PPh penjual sudah ada sebelumnya — sekarang dipungut di sumber oleh marketplace.
Tiga hal yang menopang ini:
1
Yang membayar: pedagang
Marketplace hanya pemungut. Pembeli tidak dikenai PPh tambahan — harga belanja tidak ditambah 0,5% untuk PPh ini.
2
0,5% dari omzet, bukan dari untung
Tarifnya 0,5% × peredaran bruto yang tercantum di dokumen tagihan, tidak termasuk PPN & PPnBM. Margin tipis atau tebal tidak mengubah hitungannya — basisnya omzet.
3
Potongan itu tidak hilang
Bagi penjual skema PPh final 0,5%, pungutan marketplace menjadi bagian pelunasan PPh finalnya. Bagi penjual ketentuan umum, pungutan itu menjadi kredit pajak di tahun berjalan — mengurangi pajak terutang di SPT.
Tiga situasi, tiga nasib potongannya
1
Omzet setahun belum lewat Rp500 juta, surat pernyataan sudah dikirim
Kamu jualan sebagai orang pribadi, omzet setahunmu belum lewat Rp500 juta, dan kamu sudah menyampaikan surat pernyataan ke marketplace. Kamu tidak dipungut. Cukup surat pernyataan format lampiran PMK 37/2025 — tidak perlu Surat Keterangan Bebas (SKB).
Omzet setahun belum lewat Rp500 juta, tapi surat pernyataan belum dikirim
Omzetmu sebenarnya di bawah batas — tapi pengecualian itu hanya aktif sepanjang surat pernyataan disampaikan. Tanpa surat pernyataan, pemungutan tetap berjalan sampai pernyataanmu diterima marketplace. Jadi yang menentukan bukan cuma besar omzetmu, melainkan suratnya sudah sampai atau belum.
JangkarnyaPMK 37/2025 — pengecualian bersyarat surat pernyataan
3
Omzet melewati Rp500 juta (atau melewatinya di tengah tahun)
Omzetmu di atas Rp500 juta setahun, atau gabungan kanalmu melewati batas itu di tengah tahun. Kamu dipungut 0,5% — dan bila batas terlampaui di tengah tahun, kamu wajib memperbarui surat pernyataan, lalu pemungutan mulai berjalan setelahnya. Tapi ingat: potongan itu bukan biaya yang hilang. Ia tercatat sebagai pembayaran pajakmu sendiri — pelunasan PPh final atau kredit pajak, tergantung skemamu.
JangkarnyaPMK 37/2025; PP 55/2022 jo. PP 20/2026
Hitungan — satu contoh yang dipakai di video
Komponen
Nilai
Omzet di tagihan
Rp1.000.000
Tarif
× 0,5%
Dipungut marketplace
Rp5.000
Masuk ke penjual
Rp995.000 (sebelum potongan platform lain)
Dokumen tagihan / invoice dari marketplace dipersamakan sebagai bukti pemungutan — simpan untuk SPT-mu.
Aturannya, satu per satu
Aturan
Isinya
Fungsinya
PMK 37/2025
Menunjuk penyelenggara PMSE sebagai pemungut PPh Pasal 22; tarif 0,5% dari peredaran bruto; pengecualian surat pernyataan bagi orang pribadi s.d. Rp500 juta
Dasar seluruh pemungutan ini
PP 55/2022 jo. PP 20/2026
Bagian omzet sampai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi tidak dikenai PPh; tarif final UMKM 0,5% dengan batas Rp4,8 miliar tetap dipertahankan bagi yang memenuhi ketentuan
Fasilitas di balik batas Rp500 juta
PENG-46/PJ.09/2026
Pengumuman DJP yang sempat menunda implementasi sampai 1 November 2026
Sumber angka “November” yang beredar — sudah lewat, bukan tanggal berlaku
Keputusan Dirjen Pajak, 24 Sep 2026
Penunjukan ulang empat marketplace — pemungutan dipercepat dan jalan lebih awal
Yang menggeser tanggal berlaku ke 1 Oktober 2026
Kronologi singkat — kenapa tanggalnya sempat membingungkan
1
11 Jun 2025PMK 37/2025 ditetapkan; diundangkan dan mulai berlaku 14 Jul 2025.
2
1 Jul 2026DJP mengumumkan implementasi dan penunjukan empat marketplace.
3
Sempat diumumkanPenundaan sampai 1 November 2026 lewat PENG-46/PJ.09/2026. Inilah sumber angka “November” di banyak artikel.
4
24 Sep 2026Penunjukan ulang lewat Keputusan Dirjen Pajak; pemungutan dipercepat.
5
1 Okt 2026 ✓Pemungutan resmi berjalan. Inilah tanggal yang dipakai di video dan di buku ini.
Catatan yang sering tertukar
PPh 22 marketplace bukan PPh Final UMKM 0,5%
Keduanya sama-sama 0,5%, tapi skemanya berbeda: PPh 22 adalah cara pungut oleh marketplace, sedangkan PPh Final UMKM (PP 55/2022) adalah skema tarif penjual. Jangan dicampur: potongan marketplace untuk penjual final menjadi pelunasan, untuk penjual ketentuan umum menjadi kredit pajak.
Batas Rp500 juta itu gabungan, bukan per toko
Dihitung dari omzet gabungan semua kanal — semua marketplace ditambah toko fisik — bukan per toko. Satu orang, satu batas.
Tanggalnya 1 Oktober, bukan 1 November
Angka November berasal dari pengumuman penundaan (PENG-46) yang kemudian tidak jadi dipakai setelah penunjukan ulang 24 September.
Kalau kamu yang jualan: jalurnya
1
Hitung omzet gabunganmu.Jumlahkan semua kanal — semua marketplace plus toko fisik — dalam satu tahun pajak. Satu orang, satu batas Rp500 juta.
2
Kalau belum lewat Rp500 juta, sampaikan surat pernyataan ke marketplace-mu.Formatnya lampiran PMK 37/2025; tidak perlu SKB. Tanpa surat ini, pengecualian tidak aktif.
3
Simpan dokumen tagihan/invoice dari marketplace sebagai bukti pemungutan.Untuk pelunasan PPh final atau kredit pajak di SPT.
4
Kalau melewati batas di tengah tahun, perbarui surat pernyataanmu.Pemungutan mulai berjalan setelahnya.
5
Untuk kasus pajak spesifik tokomu, patokannya tetap aturan tertulis dan Kring Pajak 1500200.
Batas buku ini
Edukasi umum, bukan nasihat pajak
Buku ini tidak membahas cara unggah surat pernyataan per marketplace (menu di Seller Centre tiap platform berbeda-beda dan cepat berubah — cek ke marketplace-mu masing-masing), tidak membahas isu transfer / QRIS 9 November (sampai riset ini dibuat belum ada aturan resmi yang bisa dirujuk untuk itu), dan bukan nasihat pajak untuk kasus spesifik. Ini edukasi umum.
Cek cepat: potongan ini berlaku buatku?
Pilih situasinya
Klik satu situasi, lalu lihat unsur mana yang bekerja — dan mana yang tidak terpenuhi.
Kalimat Inti · Konten 5
Jualan online sekarang dipotong 0,5 persen — bukan pajak baru. Yang berubah, siapa yang memungut: marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet, dan potongan itu adalah pajakmu sendiri.
Sumber
DJP — “Siapa Membayar Pajak Marketplace 0,5 Persen?” (pajak.go.id, artikel resmi DJP). Sumber tarif 0,5%, siapa yang membayar, contoh Rp1.000.000 → Rp5.000, dan batas Rp500 juta.
DJP — “PMK-37/2025, Wujud Simplifikasi dan Proteksi untuk UMKM” (pajak.go.id). Penjelasan bahwa ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan.
DJP — Siaran Pers: Implementasi PMK 37/2025, Penunjukan Empat Marketplace (pajak.go.id). Penunjukan Blibli, Shopee, Tokopedia, Lazada sebagai pemungut PPh.
PMK Nomor 37 Tahun 2025 & PP 55/2022 jo. PP 20/2026 — dasar hukum penunjukan pemungut, tarif, pengecualian surat pernyataan, dan fasilitas omzet Rp500 juta untuk orang pribadi.
Seluruh fakta di atas diverifikasi ke artikel resmi DJP dan PMK 37/2025 pada 7 November 2026.
E-Book Mini 06 · KataPasal
Cuma Main Judol, Bisa Masuk Penjara Juga?
Kedengarannya sepele: cuma ikut main, bukan yang buka lapak. Tapi jawabannya tegas: bisa. Dalam KUHP baru, yang dipidana bukan cuma bandarnya — pemain judi tanpa izin pun ada pasalnya sendiri.
“Mainnya sebentar, urusannya bisa bertahun-tahun.”
Bukan cuma bandar. Pemain pun ada pasalnya.
Banyak pemain merasa aman dengan logika sederhana: “yang melanggar hukum itu yang menyediakan judinya, saya cuma ikut main.” Logika itu tidak berlaku di KUHP baru. Pasal 427 UU 1/2023 mengatur orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin — rumusan itu persis menggambarkan pemainnya, bukan penyelenggaranya.
Ancaman untuk pemain: pidana penjara paling lama 3 tahun, atau pidana denda paling banyak Kategori III — nilainya Rp50 juta (nilai kategori denda diatur di Pasal 79 UU 1/2023). Perhatikan kata “atau”: hakim bisa menjatuhkan penjara, bisa juga denda — tapi dua-duanya pidana, dan dua-duanya tercatat.
Kenapa pemain tetap pidana meski “cuma ikut main”? Karena yang dilarang pasalnya bukan cuma membuka lapak judi, melainkan juga memakai kesempatan judi tanpa izin. Tanpa pemain, lapak tidak ada yang mengisi — hukum memutus rantai itu dari dua sisi sekaligus: penyelenggara dikejar lewat Pasal 426, pemain dikejar lewat Pasal 427.
Pemain vs bandar: beda jauh, tapi dua-duanya pidana
Peran
Pasal
Ancaman maksimal
Pemain — memakai kesempatan judi tanpa izin
Pasal 427 UU 1/2023
3 tahun penjara atau denda Kategori III (Rp50 juta)
Bandar / penyelenggara — mengadakan atau memberi kesempatan judi tanpa izin
Pasal 426 UU 1/2023
9 tahun penjara / denda Kategori VI (Rp2 miliar)
Tiga hal yang perlu dibaca dari tabel itu:
1
Bedanya memang jauh
Ancaman bandar tiga kali lipat ancaman pemain untuk penjara, dan dendanya Rp2 miliar berbanding Rp50 juta. Hukum membedakan peran — pemain bukan diperlakukan seperti bandar.
2
“Lebih ringan” bukan “tidak pidana”
Tiga tahun tetap ancaman penjara sungguhan, dan denda Rp50 juta bukan angka kecil untuk kebanyakan pemain.
3
Satu istilah yang dipakai episode ini: Pasal 427
Kalau ada satu nomor yang diingat dari buku ini, itu nomor pasal pemainnya — karena justru pasal inilah yang paling sering dianggap tidak ada.
Skalanya: ini bukan soal satu-dua orang iseng
Menurut PPATK, sepanjang Semester I 2026 saja ada 467,32 juta transaksi judi online dengan perputaran dana Rp86,82 triliun. Artinya “cuma ikut main” dilakukan ratusan juta kali dalam enam bulan — dan setiap kalinya adalah perbuatan yang masuk rumusan Pasal 427.
Angka sebesar itu juga menjelaskan kenapa penegakannya menyentuh pemain, bukan berhenti di bandar: bandar berganti situs dan berganti nama, pemainnya tetap orang-orang yang sama di ujung HP.
Sudah kejadian: tiga pemain togel di Sumenep
Ini bukan pasal yang tidur di buku. Pada 6 November 2026, Polresta Sumenep menjerat tiga pemain togel dengan Pasal 427 UU 1/2023 — ancaman paling lama 3 tahun / denda Rp50 juta. Pada kasus yang sama, dua pengepul dijerat Pasal 426 (maksimum 9 tahun / Rp2 miliar).
Perhatikan beda perlakuannya, karena di situlah tabel di atas jadi nyata: para pengepul ditahan, para pemain tidak ditahan. Kenapa pemainnya tidak ditahan? Karena ancaman pidana Pasal 427 berada di bawah 5 tahun — dan untuk ancaman di bawah 5 tahun, penahanan pada umumnya tidak dilakukan. Kasus kedua di Kalianget (3 November 2026) memakai pasal yang sama untuk pemain.
Tidak ditahan bukan berarti bebas
Ini bagian yang paling sering salah dibaca, jadi kita luruskan pelan-pelan:
1
Tidak ditahan ≠ perkara berhenti.Tiga pemain Sumenep itu statusnya terdakwa. Proses hukumnya jalan terus — berkas, sidang, dan putusan tetap berjalan, hanya saja mereka menjalaninya tanpa ditahan di rutan.
2
Yang membayangi tetap ancaman pasalnya.Di ujung proses, hakim tetap berhadapan dengan ancaman Pasal 427: sampai 3 tahun penjara atau denda sampai Rp50 juta. Tidak ditahan hari ini tidak menghapus kemungkinan dijatuhi pidana di putusan nanti.
3
Status terdakwa itu sendiri beban nyata.Dipanggil, diperiksa, menghadiri sidang, menunggu putusan — “urusannya bisa bertahun-tahun” bukan kiasan. Mainnya sebentar, prosesnya yang panjang.
Jadi kalimat yang tepat bukan “pemain aman-aman saja”, melainkan: pemain ancamannya lebih ringan dari bandar dan umumnya tidak ditahan — tapi tetap terdakwa dalam perkara pidana.
Catatan yang sering tertukar
“Yang kena cuma bandar.”
Tidak. Bandar kena Pasal 426, pemain kena Pasal 427. Dua pasal berbeda untuk dua peran berbeda di perbuatan yang sama.
“Tidak ditahan berarti bebas.”
Tidak. Penahanan dan pemidanaan itu dua hal berbeda. Tidak ditahan soal ancaman pasalnya di bawah 5 tahun; bebas atau tidaknya ditentukan putusan hakim di akhir proses.
Angka “10 tahun / Rp10 miliar dari UU ITE” yang masih beredar
Itu ketentuan lama. Ketentuan pidana perjudian di UU ITE sudah dicabut oleh KUHP baru (Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023, dan pencabutan itu tetap tercantum setelah penyesuaian UU 1/2026) — dasar pidana judol sekarang ada di KUHP: Pasal 426 untuk penyelenggara, Pasal 427 untuk pemain. Kalau menemukan artikel yang masih mengancam pemain dengan angka UU ITE, kemungkinan besar artikel itu mengutip teks lama.
Angka 3 tahun ini sudah dicek ke teks aslinya
Sempat beredar angka lain (4, 5, sampai 6 tahun) di berbagai situs. Yang dipakai buku ini adalah bunyi Pasal 427 di teks UU 1/2023 yang dibaca langsung, dikuatkan penerapan polisi di Sumenep — dan daftar perubahan UU 1/2026 sudah dibaca satu per satu: Pasal 426 dan 427 tidak ada di antara yang diubah.
Kalau kamu masih main: jalurnya
1
Berhenti adalah satu-satunya jalur yang menutup risikonya.Setiap sesi main adalah perbuatan yang masuk rumusan Pasal 427 — tidak ada jumlah kecil yang membuat pasal itu tidak berlaku.
2
Kalau menemukan lapak atau diajak menyebar link, laporkan.Selama November 2026 masih berjalan sayembara pelaporan masyarakat GEBUK JUDOL Ronde 3 (1 Oktober–30 November 2026) dari Komdigi — kanal untuk mengubah “tahu ada judol” menjadi laporan resmi.
3
Kalau sudah terlanjur berurusan dengan proses hukum, jangan mengandalkan ringkasan seperti buku ini.Dampingi prosesnya dengan penasihat hukum.
Batas buku ini
Edukasi umum, bukan nasihat hukum
Buku ini membahas judol dari sisi pemain dan penyelenggara menurut Pasal 426–427 UU 1/2023. Buku ini tidak membahas peran lain di rantai judol (misalnya promosi oleh figur publik atau aliran dana), tidak membahas pemulihan kecanduan judi — itu ranah bantuan profesional dan layanan konseling, bukan buku hukum mini — dan bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik. Ini edukasi umum, berlaku per November 2026.
Cek cepat: posisi siapa yang mana?
Pilih situasinya
Pilih situasinya, lalu lihat pasal mana yang bekerja.
Kalimat Inti · Konten 6
Cuma main judol, bukan bandar — tetap bisa masuk penjara: pemain judi tanpa izin kena Pasal 427, ancamannya sampai tiga tahun atau denda lima puluh juta rupiah. Mainnya sebentar, urusannya bisa bertahun-tahun.
Sumber
UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) — teks lengkap dibaca langsung 7 November 2026: Pasal 427 (pemain, 3 tahun / Kategori III), Pasal 426 ayat (1) (penyelenggara, 9 tahun / Kategori VI), Pasal 79 (nilai kategori denda: Kategori III = Rp50 juta, Kategori VI = Rp2 miliar).
UU Nomor 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana) — daftar 55 perubahan terhadap UU 1/2023 dibaca satu per satu dari salinan JDIH BKN, 8 November 2026: Pasal 426 dan 427 tidak termasuk yang diubah; butir Pasal 622 mengonfirmasi pencabutan ketentuan pidana perjudian UU ITE tetap berlaku.
Porosbaru.com, 6 November 2026 — Polresta Sumenep menjerat 3 pemain togel dengan Pasal 427 (tidak ditahan, ancaman di bawah 5 tahun) dan 2 pengepul dengan Pasal 426 (ditahan); kasus Kalianget 3 November 2026 memakai pasal yang sama.
PPATK (dikutip Isu Sepekan DPR, 5 Agustus 2026; BSI News, 14 Oktober 2026) — perputaran dana judol Semester I 2026: Rp86,82 triliun / 467,32 juta transaksi.
Riset topik viral KataPasal 6 November 2026 (kandidat #2) — sinyal GEBUK JUDOL Ronde 3 Komdigi (pelaporan masyarakat 1 Oktober–30 November 2026).
Berkas verifikasi internal: verifikasi-pasal-427-judol-20261107.md — termasuk penolakan angka 4/5/6 tahun dari sumber sekunder yang bertentangan dengan teks primer.
Edukasi umum, bukan nasihat hukum. Berlaku per November 2026.
E-Book Mini 07 · KataPasal
Sudah Terlanjur Transfer ke Penipu, Uangnya Masih Bisa Balik?
Rasanya nyesek banget: uang sudah melayang, penipunya hilang. Jawabannya: bisa — tapi tidak selalu, dan tidak selalu penuh. Uang hanya kembali kalau dananya masih ada di rekening penipu saat diblokir. Dan itu ditentukan satu hal: kecepatan lapor.
IASC (Indonesia Anti-Scam Centre) · data s.d. 28 Oktober 2026 · ±5 menit baca
“Laporan itu tidak menjamin uangmu kembali. Tapi tanpa laporan, peluangnya nol.”
Bisa, tapi tidak selalu — dan tidak selalu penuh
Begitu uang berpindah, penipu tidak menunggu. Dana dipindahkan lagi dalam hitungan menit — ke rekening lain, ke dompet digital lain, ke mana pun yang membuat jejaknya makin sulit dikejar. Karena itu pengembalian uang bukan soal “punya hak atau tidak”, melainkan soal apakah dananya masih ada di rekening penipu saat rekening itu diblokir.
Kalau lapor cepat dan dananya masih ada, ada yang bisa diselamatkan. Kalau lapor telat dan saldonya sudah kosong, tidak ada lagi yang bisa diblokir — sekalipun laporannya lengkap dan penipunya jelas.
Inilah kenapa buku ini tidak menjanjikan apa-apa. Yang bisa dijanjikan hanya ini: laporan yang cepat adalah satu-satunya peluang yang kamu punya.
Angkanya: yang diblokir vs yang kembali
Sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 sampai 28 Oktober 2026, ini yang tercatat (disampaikan Kepala Eksekutif PEPK OJK Dicky Kartikoyono di konferensi pers RDKB Oktober 2026, 5 November 2026):
Hal
Jumlah
Laporan penipuan diterima
737.686 (347.130 lewat bank/PJP, 390.556 langsung ke sistem IASC)
Rekening dilaporkan dan terverifikasi
1.471.112
Rekening diblokir
743.589
Dana korban yang berhasil diblokir
Rp967,5 miliar
Dana yang berhasil dikembalikan ke korban
Rp208,9 miliar (dari rekening di 24 bank)
Tiga hal yang perlu dibaca dari tabel itu:
1
Yang diblokir besar, yang kembali jauh lebih kecil
Dari Rp967,5 miliar yang berhasil diblokir, baru Rp208,9 miliar yang sampai kembali ke korban. Selisihnya — sekitar Rp758,6 miliar — adalah dana yang sudah diblokir tapi belum (atau tidak) kembali. Jurang inilah inti video ini.
2
Rasio agregatnya ±21,6%
Itu hitungan 208,9 dibagi 967,5 — rasio keseluruhan dana yang kembali terhadap dana yang diblokir. Angka ini bukan peluang 21,6% untuk tiap korban. Peluang tiap kasus berbeda-beda, tergantung seberapa cepat lapor dan berapa dana yang tersisa di rekening penipu. Jangan baca angka ini sebagai “satu dari lima korban pasti dapat uangnya kembali”.
3
Laporan naik cepat
Sebulan sebelumnya, per 30 September 2026, laporannya masih 702.342 — artinya ada +35.344 laporan dalam satu bulan. Dana yang diblokir naik dari Rp811,1 miliar menjadi Rp967,5 miliar dalam periode yang sama, tapi dana yang kembali hanya naik dari Rp207,16 miliar menjadi Rp208,9 miliar. Laporan dan pemblokiran melesat; pengembalian merangkak. Itu sebabnya kecepatan lapor jadi penentu: sistemnya bekerja, tapi waktunya sempit.
Kenapa kecepatan lapor menentukan segalanya
Bayangkan dua korban dengan kasus yang sama persis — nominal sama, modus sama, rekening penipu sama. Yang satu lapor dalam hitungan menit setelah sadar, yang satu baru lapor besok pagi. Peluang mereka tidak sama, karena yang dikejar bukan penipunya, melainkan saldo yang tersisa.
Begitu laporan masuk dan rekening diblokir, yang diselamatkan hanyalah dana yang masih ada di situ. Penipu yang sempat memindahkan dana lebih dulu sudah membawa pergi bagian yang tidak bisa dikejar lewat pemblokiran. Karena itu urutan yang benar bukan “pikir-pikir dulu, lapor nanti”, melainkan lapor dulu, urus sisanya sesudahnya.
Penipuan itu pidana
Di luar soal uang kembali atau tidak, ada sisi lain yang sering dilupakan: perbuatan penipunya sendiri adalah tindak pidana. Penipuan diatur Pasal 492 UU 1/2023 (KUHP baru, pengganti Pasal 378 KUHP lama), dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak Kategori V — nilainya Rp500 juta.
Kenapa ini penting untuk korban? Karena laporanmu bukan cuma soal memblokir rekening. Laporan polisi adalah jalur hukum yang membuat perbuatan penipu itu diproses sebagai perkara pidana — terpisah dari jalur pemblokiran dana di IASC. Dua jalur ini saling melengkapi, dan keduanya perlu ditempuh.
Satu istilah yang dipakai episode ini: IASC. Kalau ada satu nama yang diingat dari buku ini, itu nama pusat pelaporan penipuan ini — karena justru di sinilah laporan soal dana itu masuk.
Dua jalur yang wajib ditempuh
Jalur
Tujuannya
Lewat mana
Lapor ke IASC — jalur finansial
Pemblokiran / penundaan transaksi di rekening penipu
Portal resmi iasc.ojk.go.id
Lapor ke polisi — jalur hukum
Laporan Polisi (LP) agar perbuatan penipu diproses sebagai perkara pidana
Kantor polisi terdekat
Perhatikan: IASC bukan pengganti laporan polisi. IASC mengurus dananya; polisi mengurus pidananya. Kalau hanya lapor ke IASC, tidak ada perkara pidana yang berjalan. Kalau hanya lapor ke polisi, tidak ada pemblokiran rekening yang secepat jalur IASC. Keduanya harus ditempuh.
Catatan yang sering tertukar
“Sudah lapor ke IASC, uang pasti kembali.”
Tidak. Portal resmi IASC sendiri yang menegaskan: “Pelaporan ke IASC tidak menjamin dana Anda akan kembali.” Laporan itu syaratnya, bukan jaminannya.
“Rasio 21,6% berarti peluang saya 21,6%.”
Tidak. Itu rasio agregat seluruh dana — total yang kembali dibagi total yang diblokir. Peluang tiap kasus ditentukan kecepatan lapor dan sisa saldo, bukan angka agregat ini.
“Lapor ke IASC saja sudah cukup, tidak perlu ke polisi.”
Tidak. IASC bukan pengganti laporan polisi. Jalur finansial dan jalur hukum itu dua hal berbeda, dan keduanya perlu ditempuh.
“Ada yang menghubungi saya menawarkan jasa pemulihan dana.”
Waspada — itu modus lanjutan. Kalau ada dana yang berhasil diselamatkan, korban hanya dihubungi resmi oleh banknya sendiri — bukan oleh IASC, bukan oleh “jasa pemulihan” apa pun. Siapa pun yang mengaku bisa mengembalikan danamu dengan imbalan, itu penipu kedua.
“Angka Rp825,2 miliar yang beredar soal dana diblokir.”
Angka itu sempat muncul di sebuah siaran pers untuk cutoff 30 September 2026, tapi bertentangan dengan angka Rp811,1 miliar dari RDK September 2026 untuk cutoff yang sama. Karena konflik itu, angka Rp825,2 miliar tidak dipakai di buku ini maupun di video. Yang dipakai adalah data 28 Oktober 2026 yang konsisten antar-pemberitaan RDKB Oktober.
Kalau kamu baru sadar ketipu: jalurnya
1
Hubungi bank / dompet digitalmu dulu, lewat kanal resmi.Nomor yang tertera di aplikasi atau di kartu — bukan nomor yang dikasih pelaku, bukan nomor dari pesan yang mencurigakan. Minta bantuan pemblokiran atau penundaan transaksi secepat mungkin.
2
Lapor ke IASC.Buka portal resmi iasc.ojk.go.id → periksa kelengkapan → buat dan kirim laporan → simpan nomor tiketnya → lacak statusnya. Siapkan: identitas dan kontak aktif, rekening korban dan rekening tujuan, kronologi beserta tanggal dan waktu, nominal, serta bukti transfer dan percakapan. Ingat: satu formulir = satu rekening tujuan.
3
Buat Laporan Polisi (LP)di kantor polisi terdekat. IASC bukan pengganti laporan ini.
4
Amankan akunmu.Ganti password dari perangkat yang bersih, dan aktifkan MFA (autentikasi dua faktor) — supaya pelaku tidak bisa masuk lagi lewat celah yang sama.
Semua langkah ini dikerjakan secepat mungkin, dalam urutan itu: bank dulu → IASC → laporan polisi → amankan akun. Menunda satu langkah saja bisa berarti saldo penipu sudah keburu kosong.
Batas buku ini
Edukasi umum, bukan nasihat hukum
Buku ini membahas pengembalian dana korban penipuan lewat IASC dan laporan polisi menurut data IASC s.d. 28 Oktober 2026 dan Pasal 492 UU 1/2023. Buku ini tidak membahas modus penipuan satu per satu, tidak membahas pemulihan dana lewat jalur perdata atau jalur lain di luar IASC dan laporan polisi, dan bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik. Ini edukasi umum, berlaku per November 2026.
Cek cepat: situasimu yang mana?
Pilih situasinya
Pilih situasinya, lalu lihat langkah mana yang bekerja.
Kalimat Inti · Konten 7
Sudah terlanjur transfer ke penipu, uangnya masih bisa balik? Bisa, tapi tidak selalu. Uang cuma kembali kalau dananya masih ada di rekening penipu saat diblokir. Jadi yang menentukan itu kecepatan lapor. Laporan itu tidak menjamin uangmu kembali. Tapi tanpa laporan, peluangnya nol.
Sumber
InvestorTrust, 7 Nov 2026 — “IASC OJK Blokir Rp967,5 Miliar Dana Korban Penipuan” (RDKB Oktober 2026, 5 Nov 2026): investortrust.id.
Kontan via TradingView, 6 Nov 2026 — “IASC Terima 737.686 Laporan Kasus Penipuan hingga Oktober 2026”: id.tradingview.com.
Portal resmi IASC OJK — langkah pelaporan, dua jalur wajib, pernyataan tidak ada jaminan pengembalian: iasc.ojk.go.id.
OJK RDK September 2026 (5 Okt 2026) via satpamsiber.id — snapshot 30 Sep 2026 (702.342 laporan; 702.833 rekening diblokir; Rp811,1 M diblokir; Rp207,16 M kembali): satpamsiber.id.
Edukasi umum, bukan nasihat hukum. Berlaku per November 2026.
E-Book Mini 08 · KataPasal
Di Struk Tertulis “Barang Tidak Dapat Dikembalikan” — Tulisan Itu Sah?
Belanja 11.11, barangnya cacat, toko malah nunjuk tulisan di struk: “barang tidak dapat dikembalikan”. Rasanya nyebelin — tapi jawabannya jelas: tulisan itu tidak berlaku. Klausul seperti itu dilarang undang-undang, dan dinyatakan batal demi hukum.
Klausula baku · UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen · ±5 menit baca
“Tulisan itu tidak berlaku. Tapi ingat: refund bukan karena berubah pikiran.”
Tulisan di struk itu bukan hukum
Struk belanja sering memuat kalimat yang bunyinya seperti aturan: “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukar”, “tidak ada refund”, “segala pembelian bersifat final”. Kalimat itu dicetak sepihak oleh toko — tanpa kamu tawar, tanpa kamu setujui satu per satu. Dalam bahasa hukum, itu namanya klausula baku: aturan sepihak yang sudah ditetapkan pelaku usaha dan tinggal diterima konsumen apa adanya (Pasal 1 angka 10 UU 8/1999).
Dan justru karena sepihak itulah, undang-undang membatasinya. Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan:
Huruf
Bunyi larangan
b
Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
c
Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
Jadi klausul “tidak dapat dikembalikan” itu bukan cuma tidak sopan — dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c. Dan akibatnya ditegaskan di ayat berikutnya: Pasal 18 ayat (3) menyatakan setiap klausula baku yang melanggar ketentuan itu “dinyatakan batal demi hukum” — artinya klausul itu dianggap tidak pernah ada. Toko tidak bisa bersembunyi di balik tulisannya sendiri.
Tapi refund tidak tanpa syarat
Ini bagian yang sering terlewat — dan penting supaya tidak overclaim. Batalnya klausul itu bukan berarti kamu bisa mengembalikan barang apa pun, kapan pun, dengan alasan apa pun.
Hak ganti rugi diatur Pasal 19 UU 8/1999, dan ia terikat pada kondisi: pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas “kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa” (ayat 1). Sederhananya: refund itu hakmu kalau barangnya cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan/dipesan. “Berubah pikiran” saja — barangnya baik-baik saja, cuma kamu tidak jadi suka — bukan dasar Pasal 19.
Bentuk ganti ruginya (Pasal 19 ayat 2): pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau santunan bila ada kerugian kesehatan. Dan waktunya jelas: “dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi” (Pasal 19 ayat 3).
Satu pengecualian yang adil: ganti rugi itu tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen (Pasal 19 ayat 5). Barang rusak karena kamu yang menjatuhkannya, misalnya — itu bukan tanggung jawab toko.
Hak ini juga diakui sebagai hak konsumen secara umum: Pasal 4 huruf h memberi hak “untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”
Kalau toko tetap menolak: jalurnya
Klausulnya batal, barangnya cacat, tapi toko tetap menolak mentah-mentah? Undang-undang menyiapkan jalurnya. Pasal 23 UU 8/1999: pelaku usaha yang menolak, tidak menanggapi, atau tidak memenuhi ganti rugi “dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Artinya kamu bisa mengadu ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau menggugat ke pengadilan di kotamu — tidak perlu datang ke kota tempat toko berada.
Dan pelanggaran Pasal 18 sendiri bukan pelanggaran ringan: Pasal 62 ayat (1) mengancam pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 (bersama beberapa pasal lain) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ancaman ini bukan untuk menakut-nakuti pembeli — tapi untuk menunjukkan seberapa serius undang-undang memandang klausul sepihak yang merugikan konsumen.
Catatan yang sering tertukar
“Tulisannya ada di struk, jadi itu aturannya.”
Tidak. Struk bukan undang-undang. Klausul yang dilarang Pasal 18 ayat (1) dinyatakan batal demi hukum (ayat 3) — toko tidak bisa membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan undang-undang.
“Klausulnya batal, jadi saya bisa refund kapan pun dengan alasan apa pun.”
Tidak. Batalnya klausul hanya menghilangkan tameng toko. Hak refundnya sendiri tetap butuh alasan: barang cacat, rusak, atau tidak sesuai pesanan (Pasal 19 ayat 1). “Berubah pikiran” bukan dasar.
“Marketplace memberi 7 hari retur, itu bunyi undang-undangnya.”
Tidak. Kebijakan retur 7 hari di marketplace adalah kebijakan toko/platform, bukan isi UU 8/1999. Yang dari UU hanya dua hal: klausul larangan itu batal (Pasal 18 ayat 3), dan ganti rugi dilaksanakan dalam 7 hari setelah transaksi (Pasal 19 ayat 3). Jangan samakan keduanya.
“Ada aturan khusus belanja 11.11.”
Tidak. 11.11 hanya momentum — orang belanja jauh lebih banyak, jadi struk berisi klausul seperti ini makin sering ditemui. Aturannya tetap UU 8/1999 yang sama, berlaku sepanjang tahun.
“Saya harus gugat ke kota tempat toko berada.”
Tidak. Pasal 23 membolehkan gugatan di tempat kedudukan konsumen — pengadilan di kotamu.
Kalau barangmu cacat: jalurnya
1
Simpan buktinya dulu.Struk/nota, foto barang cacatnya, dan video unboxing kalau ada. Bukti ini yang membuat klaimmu kuat — dan yang membuat toko sulit mengelak.
2
Minta ganti rugi ke toko, sebutkan dasarnya.Uang kembali atau barang pengganti, dalam 7 hari setelah transaksi (Pasal 19 ayat 2–3). Kalau toko menunjuk tulisan “tidak dapat dikembalikan”, jawabannya: klausul itu dilarang Pasal 18 dan batal demi hukum.
3
Kalau ditolak, adukan ke BPSKdi daerahmu, atau gugat ke pengadilan di kotamu (Pasal 23).
4
Catat semuanya.Tanggal beli, tanggal komplain, nama yang kamu ajak bicara, dan jawaban toko. Kalau sampai ke BPSK/pengadilan, catatan ini yang bicara.
Batas buku ini
Edukasi umum, bukan nasihat hukum
Buku ini membahas klausul “tidak dapat dikembalikan/direfund” menurut UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 1 angka 10, Pasal 4 huruf h, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 62 ayat 1). Buku ini tidak membahas kebijakan retur masing-masing marketplace (itu kebijakan platform, bukan hukum), tidak membahas sengketa di luar perlindungan konsumen, dan bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik. Ini edukasi umum, berlaku per November 2026.
Cek cepat: situasimu yang mana?
Pilih situasinya
Pilih situasinya, lalu lihat langkah mana yang bekerja.
Kalimat Inti · Konten 8
Di struk belanja tertulis barang tidak dapat dikembalikan — tulisan itu sah nggak sih? Jawabannya: tulisan itu tidak berlaku. Klausula baku seperti itu dilarang Pasal 18: toko tidak boleh menolak barang dikembalikan, tidak boleh menolak uang dikembalikan. Klausul yang melanggar dinyatakan batal demi hukum. Tapi ingat: refund bukan karena berubah pikiran. Kalau barang cacat atau tidak sesuai pesanan, toko wajib ganti rugi: uang kembali atau barang pengganti, dalam tujuh hari setelah transaksi.
Kompilasi DPR RI (konfirmasi silang Pasal 18): berkas.dpr.go.id.
Cek silang primer 10 Nov 2026: Pasal 18 ayat (1) huruf b/c, ayat (3); Pasal 19 ayat (1)(2)(3)(5); Pasal 4 huruf h; Pasal 23; Pasal 62 ayat (1); Pasal 1 angka 10 — semua cocok.
Edukasi umum, bukan nasihat hukum. Berlaku per November 2026.
E-Book Mini 09 · KataPasal
Pinjolmu Nunggak, Debt Collector-nya Nelpon Ibumu — Boleh Nggak Sih?
Pinjolmu nunggak, terus debt collector-nya malah nelpon ibumu dan datang ke kantormu. Rasanya panik — utangmu yang nunggak, kok ibumu yang ditagih? Jawabannya jelas: tidak boleh. Aturan penagihan sudah diatur tegas, dan ada batasnya.
PUJK · POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan · ±5 menit baca
“Tidak boleh ke pihak selain kamu. Tapi ingat: aturan ini tidak menghapus utangmu.”
Siapa yang diatur: PUJK
Aturan ini ada di POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, ditetapkan 20 Desember 2023 dan berlaku sejak 22 Desember 2023, menggantikan POJK 6/POJK.07/2022. Statusnya di JDIH BPK: Berlaku.
Satu istilah yang perlu dikenal: PUJK — Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Itu bank, leasing, perusahaan pembiayaan, dan pinjol legal — semua lembaga jasa keuangan yang berizin dan diawasi OJK. Pasal 62 ayat (1) mewajibkan PUJK memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya: yang diikat aturan ini adalah lembaga berizin. Kalau yang meneror adalah pinjol ilegal (tidak berizin/diawasi OJK), jalurnya beda — cek legalitasnya dan laporkan sebagai pinjol ilegal. Jangan memakai Pasal 62 seolah otomatis berlaku ke penagih ilegal.
Tujuh cara penagihan yang wajib dipastikan
Pasal 62 ayat (2) mewajibkan PUJK memastikan penagihan dilakukan dengan tujuh cara ini:
Huruf
Bunyi ketentuan
a
Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen
b
Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal
c
Tidak kepada pihak selain Konsumen
d
Tidak dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu
e
Di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen
f
Hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00–20.00 waktu setempat
g
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Tiga huruf yang paling sering dilanggar dalam cerita sehari-hari:
c
Tidak kepada pihak selain Konsumen
Ibumu, keluargamu, teman kantormu, kontak di HP-mu — mereka bukan sasaran tagih. Kontak darurat hanya berfungsi untuk mengonfirmasi keberadaan peminjam bila tidak bisa dihubungi (SEOJK 19/SEOJK.06/2023), bukan untuk ditagih.
e
Di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen
Datang ke kantormu padahal alamat penagihanmu di rumah? Itu di luar tempat yang dibolehkan.
f
Senin sampai Sabtu, pukul 08.00–20.00
Di luar hari libur nasional. Ditelepon jam 22.00, atau ditagih hari Minggu? Itu di luar jam dan hari yang dibolehkan.
Pengecualian: hanya kalau kamu sudah setuju duluan
Pasal 62 ayat (3) memberi satu pengecualian: penagihan di luar alamat penagihan/domisili, atau di luar hari dan jam di atas, hanya boleh bila konsumen sudah menyetujui atau memperjanjikannya terlebih dahulu.
Jadi kalau kamu pernah menyetujui — misalnya di perjanjian tertulis — bahwa penagihan boleh dilakukan di kantor, atau di luar jam itu, maka itu sah. Kalau tidak ada persetujuan lebih dulu, penagihan di luar tempat dan jam itu melanggar.
Debt collector pihak ketiga tetap tanggung jawab PUJK
Penagihan boleh dikerjasamakan ke pihak ketiga — itulah yang dikenal sebagai debt collector. Pasal 61 mensyaratkan pihak ketiga itu berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang, dan mempunyai tenaga penagih yang bersertifikat di bidang penagihan. Dan Pasal 62 ayat (1) tetap membebankan kewajiban ke PUJK: pelanggaran oleh debt collector pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab PUJK. Lembaga tidak bisa cuci tangan dengan alasan “itu ulah debt collector-nya”.
Sebelum menagih, PUJK juga wajib memberi surat peringatan dulu kepada konsumen yang wanprestasi (Pasal 60), sesuai jangka waktu perjanjian — berisi antara lain tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan, sisa pokok utang, bunga/biaya, dan denda yang terutang.
Kalau melanggar: sanksinya ke lembaga, bukan ke kamu
Pasal 62 ayat (4)–(6) mengatur sanksi administratif yang dikenakan kepada PUJK yang melanggar:
1
Peringatan tertulis
2
Pembatasan produk/layanan/kegiatan usahaSebagian atau seluruhnya.
3
Pembekuan produk/layanan/kegiatan usaha
4
Pemberhentian pengurus
5
Denda administratif
6
Pencabutan izin produk/layanan
7
Pencabutan izin usaha
Denda administratif paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sanksi ini tetap dibebankan ke PUJK meski penagihan dikerjasamakan ke pihak ketiga.
Tapi ingat: aturan ini tidak menghapus utangmu
Ini bagian yang paling penting supaya tidak overclaim. Penagihan yang melanggar aturan bisa dilaporkan — tapi kewajiban membayar tetap ada. Kalau belum sanggup bayar sesuai jadwal, hubungi lembaganya dulu dan minta keringanan; jangan menunggu sampai ditagih. Aturan ini melindungi caranya menagih, bukan menghapus utangnya.
Catatan yang sering tertukar
“Debt collector boleh menagih ke siapa saja yang kenal saya.”
Tidak. Pasal 62 ayat (2) huruf c: penagihan tidak boleh ditujukan kepada pihak selain konsumen. Keluarga dan kontak darurat bukan sasaran tagih.
“Kontak darurat saya dicantumkan, jadi boleh ditagih.”
Tidak. Kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan peminjam bila tidak bisa dihubungi — bukan untuk ditagih atau ditekan.
“Debt collector datang ke kantor, itu wajar karena saya kerja di sana.”
Tidak, kecuali kamu sudah menyetujui atau memperjanjikannya terlebih dahulu (Pasal 62 ayat (3)). Tanpa persetujuan itu, penagihan hanya di alamat penagihan atau domisilimu (huruf e).
“Ditagih jam 10 malam itu masih wajar, kan darurat.”
Tidak. Penagihan hanya Senin–Sabtu, di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat (huruf f) — kecuali sudah ada persetujuan dulu (ayat 3).
“Yang salah debt collector-nya, pinjolnya tidak bisa disalahkan.”
Bisa. Pelanggaran penagihan tetap menjadi tanggung jawab PUJK (Pasal 62 ayat 1 dan ayat 4–6), meski penagihan dikerjasamakan ke pihak ketiga.
“Aturan ini berlaku juga buat pinjol ilegal.”
Tidak otomatis. POJK 22/2023 mengikat lembaga berizin (PUJK). Pinjol ilegal jalurnya beda: cek legalitas dan laporkan sebagai pinjol ilegal.
Tidak. Pelanggaran bisa dilaporkan dan lembaganya bisa disanksi — tapi utangnya tetap harus diselesaikan. Minta keringanan ke lembaganya bila belum sanggup bayar.
Kalau kamu ditagih dengan cara melanggar: jalurnya
1
Simpan buktinya dulu.Tanggal, jam, nomor telepon penagih, nama penagih, tangkapan layar chat, rekaman panggilan, pesan yang dikirim ke keluarga. Bukti ini yang membuat laporanmu kuat.
2
Adukan dulu ke lembaga keuangan tempat kamu berutang— lewat layanan pengaduan resminya. PUJK wajib menanggapi pengaduan melalui sistem layanan konsumen terintegrasi.
3
Kalau tidak selesai, hubungi OJK.Kontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id, atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
4
Ancaman kekerasan atau penyebaran data pribadi: laporkan juga ke polisi.Itu bukan lagi urusan administrasi — itu ranah pidana.
5
Kalau belum sanggup bayar, jangan menunggu ditagih.Hubungi lembaganya dulu dan minta keringanan — restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Itu langkah yang paling aman sebelum masalah membesar.
Batas buku ini
Edukasi umum, bukan nasihat hukum
Buku ini membahas penagihan kredit/pembiayaan menurut POJK 22/2023 (Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 93, Pasal 96) dan kanal pengaduan OJK. Buku ini tidak membahas pidana penagihan (klaim pidana UU 4/2023 Pasal 306 belum terverifikasi primer dan tidak dipakai di sini), tidak membahas tafsir angka “terus-menerus” (belum terverifikasi primer), dan bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik. Ini edukasi umum, berlaku per November 2026.
Cek cepat: situasimu yang mana?
Pilih situasinya
Pilih situasinya, lalu lihat langkah mana yang bekerja.
Kalimat Inti · Konten 9
Pinjolmu nunggak, debt collector-nya nelpon ibumu dan datang ke kantormu — boleh nggak sih? Jawabannya: tidak boleh. PUJK, pelaku usaha jasa keuangan, wajib menagih sesuai aturan. Pasal 62 bilang: tidak boleh ke pihak selain kamu, tidak boleh mengancam, hanya di alamatmu, Senin sampai Sabtu, jam delapan pagi sampai delapan malam. Tapi ingat: aturan ini tidak menghapus utangmu. Belum sanggup bayar, hubungi pinjolnya, minta keringanan.
Sumber
POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan — metadata resmi JDIH BPK (Status: Berlaku; ditetapkan 20 Des 2023, diundangkan & berlaku 22 Des 2023; BN 2023 No. 40/OJK): peraturan.bpk.go.id.
Siaran Pers OJK SP 102/OJK/GKPB/VII/2024 (25 Juli 2024) — mengutip Pasal 62 ayat (2) huruf a–g kata-per-kata; kanal lapor Kontak 157 / WA 081-157-157-157 / konsumen@ojk.go.id: ojk.go.id.
Artikel Mahkamah Agung (Pasal 60–62, ayat (3), sanksi ayat (4)–(6), denda maks Rp15 miliar): marinews.mahkamahagung.go.id.
Korpus SPP — POJK 22/2023 “Berlaku (sebagian dicabut)”; yang dicabut POJK 38/2025 & 39/2025 hanya Pasal 115 ayat (9), Pasal 62 tidak ikut dicabut: spplaw.id.
Edukasi umum, bukan nasihat hukum. Berlaku per November 2026.
E-Book Mini 10 · KataPasal
Tinggal Bareng Tanpa Nikah, Bisa Dipenjara?
Kamu tinggal serumah dengan pasanganmu, tetangga ribut, orang tuamu tahu. Terus muncul pertanyaan: ini bisa dipidana? Jawabannya: bisa — hukumannya penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp10 juta. Tapi ada kuncinya, dan kuncinya bukan di tangan tetanggamu.
KUHP BARU · UU 1/2023 Pasal 412 · ±5 menit baca
“Bukan tetangga yang menentukan nasibmu, tapi keluargamu sendiri.”
Aturannya: Pasal 412 UU 1/2023
Ketentuan ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Ini ketentuan baru — di KUHP lama tidak ada pasal yang mengatur hidup bersama di luar perkawinan seperti ini.
Satu istilah sehari-hari yang perlu diluruskan dulu: “kumpul kebo” bukan istilah undang-undang. Undang-undang memakai frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” — itulah perbuatan yang diatur Pasal 412.
Pasal 412 ayat (1): setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Menurut Pasal 79 ayat (1) huruf b, denda kategori II adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Kuncinya: ini delik aduan absolut
Satu istilah hukum episode ini: delik aduan — tindak pidana yang hanya bisa dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang ditentukan undang-undang. Untuk Pasal 412, sifatnya absolut: tanpa pengaduan dari orang yang berhak, tidak ada penuntutan sama sekali. Polisi tidak bisa menuntut atas inisiatif sendiri.
Pasal 412 ayat (2) menentukan siapa yang boleh mengadu:
Situasi orang yang tinggal bersama
Yang boleh mengadu
Terikat perkawinan (sudah menikah dengan orang lain)
Suami atau istri-nya
Tidak terikat perkawinan
Orang tua atau anaknya
Di luar dua itu, tidak ada yang bisa mengadu. Tetangga tidak bisa. RT tidak bisa. Satpam, netizen, ormas — tidak bisa. Laporan dari mereka tidak bisa memicu penuntutan Pasal 412.
Pengaduan masih bisa ditarik kembali
Pasal 412 ayat (4): pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Jadi selama sidang belum berjalan, pengadu masih bisa mencabut pengaduannya dan penuntutan berhenti.
Satu catatan teknis yang penting: Pasal 412 ayat (3) menyatakan terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 — yaitu aturan umum delik aduan di KUHP baru. Karena itu, jangan mencampuradukkan aturan umum delik aduan (misalnya soal batas waktu atau tata cara penarikan umum) ke Pasal 412; yang berlaku adalah bunyi Pasal 412 sendiri.
Tabel pasal
Ketentuan
Bunyi inti
Pasal 412 ayat (1)
Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan: penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II
Pasal 79 ayat (1) huruf b
Denda kategori II = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Pasal 412 ayat (2)
Penuntutan hanya atas pengaduan: suami/istri (bila terikat perkawinan) atau orang tua/anaknya (bila tidak terikat perkawinan)
Pasal 412 ayat (3)
Terhadap pengaduan ayat (2) tidak berlaku Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30
Pasal 412 ayat (4)
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai
Catatan yang sering tertukar
“Tetangga atau RT bisa melaporkan pasangan yang tinggal bareng.”
Tidak bisa memicu penuntutan. Pasal 412 ayat (2) membatasi pengadu hanya suami/istri atau orang tua/anak. Pihak lain bukan pengadu yang sah untuk pasal ini.
“Pasal 412 itu sama dengan zina.”
Bukan. Pasal 411 mengatur perzinaan — persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istrinya — dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Pasal 412 mengatur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Dua perbuatan berbeda, dua pasal berbeda.
“Kalau sudah ada yang mengadu, pasti langsung dipenjara.”
Tidak sesederhana itu. Ada pengaduan yang sah pun, prosesnya tetap pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan — dan pengaduan masih bisa ditarik kembali selama sidang belum dimulai (ayat 4).
“Nikah siri pasti aman / pasti kena.”
Status nikah siri dalam kaitannya dengan Pasal 412 masih diperdebatkan — buku ini tidak menyajikannya sebagai kepastian ke arah mana pun.
“Aturan umum delik aduan berlaku penuh di sini.”
Tidak. Pasal 412 ayat (3) secara khusus mengecualikan Pasal 25, 26, dan 30 untuk pengaduan pasal ini.
Kalau keluargamu keberatan: jalurnya
1
Pengaduan hanya dari yang berhak.Suami/istri (bila terikat perkawinan) atau orang tua/anak (bila tidak terikat perkawinan) — pihak lain tidak bisa mengadu untuk Pasal 412.
2
Pengaduan disampaikan ke kepolisian sebagai dasar penuntutan,disertai keterangan soal hubungan keluarga pengadu dengan pihak yang diadukan.
3
Masih bisa berubah pikiran.Selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, pengaduan dapat ditarik kembali (Pasal 412 ayat 4).
4
Di luar jalur pidana, selesaikan dulu di keluarga.Karena pemicunya adalah pengaduan keluarga sendiri, penyelesaian kekeluargaan sering menjadi jalan yang paling masuk akal sebelum berlanjut ke jalur pidana.
Batas buku ini
Edukasi umum, bukan nasihat hukum
Buku ini membahas hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan menurut Pasal 412 dan Pasal 79 UU 1/2023 (KUHP baru, berlaku sejak 2 Januari 2026), termasuk sifat delik aduan absolutnya. Buku ini tidak memastikan status nikah siri terhadap Pasal 412 (masih diperdebatkan), tidak membahas Pasal 411 (perzinaan) selain sebagai pembeda, dan bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik. Ini edukasi umum, berlaku per November 2026.
Cek cepat: situasimu yang mana?
Pilih situasinya
Pilih situasinya, lalu lihat apa yang berlaku.
Kalimat Inti · Konten 10
Tinggal bareng tanpa nikah, bisa dipenjara? Jawabannya: bisa. Pasal 412 bilang: hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, hukumannya penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Tapi ada kuncinya: ini delik aduan. Yang boleh mengadu cuma suami atau istri, kalau kamu sudah menikah, atau orang tua atau anakmu, kalau kamu belum menikah. Tetangga tidak bisa mengadu. RT tidak bisa mengadu. Jadi bukan tetangga yang menentukan nasibmu, tapi keluargamu sendiri.
Sumber
Teks UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Pasal 412, Pasal 411, Pasal 79 (dicek 12 Nov 2026): peraturan.info.
JDIH BPK via SPP Law — UU 1/2023 status “Berlaku”, berlaku 2 Januari 2026: spplaw.id.
PDF resmi UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BKN) — Pasal VII (55 angka perubahan): Pasal 412 dan Pasal 79 TIDAK diubah: jdih.bkn.go.id.
Edukasi umum, bukan nasihat hukum. Berlaku per November 2026.
Catatan penggunaan. Kesepuluh e-book mini ini adalah materi edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Penilaian atas peristiwa nyata selalu bergantung pada fakta, konteks, dan aturan yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Isi halaman disusun dan diverifikasi per November 2026; apabila ada perubahan peraturan, halaman ini yang akan diperbarui — bukan salinan yang sudah tersebar.
— KataPasal · Belajar hukum dari dasar, satu pasal demi satu pasal. —
